Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melaporkan kepada Komisi VIII DPR RI bahwa masih terdapat sejumlah aset strategis yang belum dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Aset-aset tersebut, yang sebagian besar bersumber dari dana haji, menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi penyelenggaraan ibadah haji.
Kendala Pengalihan Aset Haji
Dalam rapat kerja yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026), Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, “Kami masih mengalami kendala terkait dengan aset yang dahulunya bersumber dari dana haji dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji.” Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kemenag untuk menyelesaikan persoalan ini.
Aset yang belum dialihkan tersebut mencakup beberapa fasilitas penting, di antaranya:
- Wisma Haji Ciloto
- Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta
- Kompleks Perumahan Haji di Ciracas
- Wisma Haji Tugu Bogor
- Pusat Informasi Haji Batam
“Sampai saat ini masih belum dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Dahnil.
Proses Pengalihan Pegawai Kemenhaj
Selain persoalan aset, Dahnil juga memaparkan perkembangan pengalihan sumber daya manusia (SDM) dari Kemenag ke Kemenhaj. Saat ini, Kemenhaj telah memiliki 3.631 pegawai tetap, dan sedang dalam proses penambahan 1.362 pegawai lagi.
“Kementerian PAN-RB telah mengizinkan untuk pengalihan pegawai tahap berikutnya sebanyak 1.362 orang dari Kementerian Agama, yang sedang diproses melalui tahapan verifikasi oleh tim Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah,” ungkapnya.
Dahnil memproyeksikan kebutuhan SDM di Kemenhaj secara nasional mencapai sekitar 7.000 orang. Kekurangan pegawai ini akan dipenuhi secara bertahap untuk memastikan operasional kementerian berjalan optimal. “Rencana jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia sekitar kurang lebih 7.000 orang. Kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap,” tuturnya.
