Aksi unik dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara. Dalam video yang viral, mereka terlihat berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur yang memprihatinkan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 31 Januari 2025, di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung.
Jalan Berlumpur Jadi Saksi Aksi
Dalam video tersebut, seorang siswa bernama Gilbert Christian tampak berdiri di tengah jalan yang hanya berupa tanah liat becek dan berlubang dalam. Kondisi ini memaksanya melepas sepatu agar dapat berdiri dengan stabil saat menyampaikan orasinya. Aksi ini turut didampingi oleh belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster yang berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian lebih pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert Christian, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, dengan tegas menyatakan bahwa bagi pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan keresahan masyarakat setempat.
Inisiatif Warga dan Tuntutan Keadilan Pembangunan
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni merupakan inisiatif dari warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan yang memburuk. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi pada Minggu, 1 Februari 2026.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan dari atas peta.
“Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegas Aprem.
