Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (PBPK) Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (20/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengawal langsung percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana dan memastikan dana pemerintah pusat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Andre Rosiade disambut oleh Kepala Balai PBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Andre menekankan peran strategis Balai PBPK sebagai garda terdepan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman, fasilitas umum, serta prasarana dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan cuaca ekstrem.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan kepada publik. “Hari ini kita hadir bersama rekan-rekan media agar masyarakat tahu apa saja program yang dikerjakan Balai PBPK, mulai dari pembangunan pasar hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sangat keras untuk membangun kembali Sumatera Barat,” ujar Andre Rosiade, didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat dan Sekjen Ikatan Keluarga Minang (IKM) Braditi Moulevey.
Andre Rosiade mengungkapkan dukungannya terhadap anggaran dari pemerintah pusat yang terus dikawal agar tidak tersendat. Ia menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum diproyeksikan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 527 miliar, ditambah hibah berkisar Rp 400-500 miliar. “Dana pusat ini harus benar-benar sampai ke daerah dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini bentuk kehadiran negara,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Krisis Air Bersih Jadi Perhatian Utama
Dalam diskusi teknis, Andre Rosiade secara khusus menyoroti persoalan krisis air bersih di Kota Padang yang menjadi keluhan utama warga. Ia mengaku hampir setiap hari menerima aduan masyarakat melalui media sosial terkait layanan PDAM yang terhenti serta sumur bor yang mengering di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai PBPK Sumbar Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah cepat dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan PDAM. Untuk wilayah di luar cakupan layanan PDAM akan dibangun sumur bor, sementara wilayah yang masuk layanan PDAM akan ditangani melalui penyambungan jaringan sesuai jalur intake.
“Prinsip kami sederhana, tidak ingin menimbulkan masalah baru. Yang terpenting masyarakat terlayani air bersih,” ujar Maria Doeni. Ia menambahkan, fokus penanganan saat ini diarahkan pada wilayah terdampak erupsi Gunung Marapi dan bencana lainnya. Balai PBPK Sumbar telah menetapkan sejumlah titik prioritas awal pembangunan sumur bor darurat di Kota Padang, di antaranya Masjid Kuba, Kampung Pinang, Lubuk Kilangan, Rusunawa Lubuk Buaya, Musholla Al-Hikmah Koto Tangah, serta Musholla di Kecamatan Pauh.
Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Pascabencana Capai Rp 5,75 Triliun
Maria Doeni juga menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur bidang Cipta Karya di Sumbar mencapai sekitar Rp 5,75 triliun. Angka ini merupakan hasil rekapitulasi identifikasi kerusakan akibat bencana alam dan cuaca ekstrem di berbagai kabupaten dan kota.
| Sektor Infrastruktur | Kebutuhan Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Air Minum | 2,48 triliun |
| Sanitasi | 322 miliar |
| Permukiman dan Penataan Kawasan | 1,16 triliun |
| Bangunan Gedung Pemerintahan | 1,6 triliun |
Kerusakan infrastruktur tersebar di sejumlah sektor vital, dengan dampak terbesar terjadi pada sektor air minum, sanitasi, permukiman, bangunan gedung pemerintahan, serta kebutuhan tanggap darurat. Sektor air minum menjadi yang paling terdampak dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 2,48 triliun, meliputi kerusakan Sistem Penyediaan Air Minum reguler, Pamsimas, serta instalasi air minum di wilayah terdampak.
Sektor sanitasi membutuhkan anggaran lebih dari Rp 322 miliar untuk penanganan TPA, IPLT, TPST, jaringan sanitasi, dan sarana sanitasi darurat. Pada sektor permukiman dan penataan kawasan, kebutuhan anggaran tercatat sekitar Rp 1,16 triliun yang difokuskan pada rehabilitasi lingkungan permukiman dan pemulihan prasarana dasar. Adapun sektor bangunan gedung pemerintahan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun untuk merehabilitasi ratusan kantor pelayanan publik.
Dalam fase tanggap darurat, Balai PBPK Sumbar telah menyalurkan berbagai sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, unit IPA mobile, serta distribusi air bersih ke lebih dari 100 lokasi penanganan di sejumlah daerah, termasuk Kota Padang, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, dan Pesisir Selatan.
Percepatan Penanganan Menjadi Kunci
Menanggapi pemaparan tersebut, Andre Rosiade mendorong agar jumlah titik penanganan dapat ditambah sesuai aspirasi masyarakat di lapangan. Ia menyebut telah menerima sejumlah usulan tambahan dari tingkat kelurahan dan akan menyampaikannya kepada Wali Kota Padang untuk segera diusulkan secara resmi.
Penataan kawasan permukiman pascabencana juga menjadi perhatian serius. Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memastikan hunian berada di lokasi aman dan tidak melanggar ketentuan Daerah Aliran Sungai. Kawasan seperti Batu Busuk dan Gunung Nago menjadi fokus karena memiliki persoalan drainase dan tata ruang yang berpotensi menimbulkan bencana lanjutan.
Maria Doeni juga mengingatkan adanya batas waktu administratif penanganan darurat hingga Maret 2026. Oleh karena itu, percepatan menjadi kunci agar seluruh kegiatan yang belum terakomodasi dapat segera dimasukkan dan dituntaskan tepat waktu. Andre Rosiade pun menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan tersebut agar proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadhan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Barat.
