Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait penanganan infrastruktur terdampak bencana di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat (28/1/2026) malam. Dokumen ini menjadi dasar pemerintah pusat mengawal penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Perhatian Pusat untuk Sumbar
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo, merupakan bukti nyata perhatian terhadap Sumatera Barat. Mahyeldi memaparkan kunjungan Dody Hanggodo telah mencakup berbagai wilayah terdampak bencana.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat meminta agar penanganan infrastruktur tidak hanya bersifat sementara, melainkan dibangun dengan desain yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana di masa depan. Mahyeldi juga menekankan empat fokus utama pascabencana: perbaikan jalan dan jembatan, penanganan kawasan Lembah Anai secara permanen, relokasi dan rehabilitasi rumah masyarakat di zona rawan, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih.
Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota proaktif menyiapkan data kerusakan yang akurat agar proses penganggaran tidak terhambat persoalan administrasi. Sejumlah kepala daerah hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Agam Benny Warlis.
DPR Kawal Anggaran dan Kesiapan BUMN Karya
Andre Rosiade menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal percepatan anggaran dan memastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan. Komisi VI DPR RI telah berkoordinasi langsung dengan Hutama Karya, Nindya Adhi Karya, dan BUMN lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan alat berat di titik-titik rawan.
Andre menekankan pentingnya kualitas pengerjaan. Ia menyatakan bahwa jalur strategis seperti Lembah Anai tidak boleh lagi ditangani dengan pendekatan tambal sulam karena merupakan urat nadi ekonomi Sumbar. Ia juga meminta kepala daerah segera memfinalisasi data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur.
Laporan Teknis dan Rencana Penanganan
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Wendra, menjelaskan bahwa penanganan darurat jalur Lembah Anai masih berlangsung dengan fokus mengembalikan fungsionalitas jalan secara terbatas, sembari menyiapkan desain permanen yang lebih kokoh. BPJN juga memastikan alat berat siaga di jalur alternatif Malalak dan Sitinjau Lauik untuk mengantisipasi longsor susulan.
Dari sektor permukiman dan air bersih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BPBPK) Sumbar Kementerian PUPR, Maria Doeni Isa, memaparkan rencana rehabilitasi 182 kantor pemerintahan, perbaikan sistem penyediaan air minum, serta pembangunan dan rehabilitasi ratusan SPAM dan Pamsimas. Ia mengungkapkan estimasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk beberapa daerah.
Maria juga menjelaskan inovasi penyediaan air bersih Kota Padang melalui pemanfaatan kelebihan kapasitas air Universitas Andalas. Program ini disertai kebijakan pembebasan biaya sambungan rumah bagi masyarakat, dengan catatan pemerintah daerah menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan.
Dari sektor sumber daya air, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Balai Wilayah Sungai Sumatra V Padang, Iwan Hernawan, melaporkan sedikitnya 43 sungai terdampak bencana. BWSS V Padang mengusulkan anggaran lebih dari Rp 4 triliun dalam R3P untuk pengendalian banjir, sedimen, pembangunan sabo dam, rehabilitasi irigasi, serta penyediaan air baku.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Jihat, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan merehabilitasi fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas olahraga, serta rumah ibadah. Namun, dana pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik, bukan pengadaan lahan relokasi.
Solusi Lahan Relokasi dan Pemanfaatan Air Unand
Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade meminta pemerintah daerah turut hadir memberikan solusi, khususnya dalam penyediaan lahan bagi sekolah dan pesantren yang harus direlokasi dari zona merah. Hal ini penting agar proses rehabilitasi tidak terhambat.
Wakil Rektor Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Hendra, memaparkan potensi kelebihan kapasitas air Unand yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Kota Padang melalui kerja sama dengan PDAM, setelah perbaikan sistem intake dan pengolahan air.
Kesepakatan Pemulihan Jangka Panjang
Rapat ditutup dengan pernyataan bersama Andre Rosiade dan Gubernur Mahyeldi. Andre menekankan pentingnya pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN Karya agar progres pembangunan bisa dipantau secara berkala. Mahyeldi meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti koordinasi teknis dengan balai-balai terkait.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pemulihan Sumatera Barat dengan pendekatan pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.
