Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilainya telah kebablasan dan menyerupai kondisi di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026).
Awalnya, Bahlil bercerita mengenai sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia. Ia menekankan pentingnya keputusan yang diambil dalam rapat PPKI, mengingat sejarah panjang bangsa Indonesia yang pernah dijajah dengan politik devide et impera. “Karena memang sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini 350 tahun dihajar dengan politik devide et impera. Bangsa kita ini bangsa multietnis,” ujar Bahlil.
Demokrasi Eropa vs Pancasila
Bahlil kemudian mengaitkan hal tersebut dengan Sila Keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya tidak mengadopsi kedaulatan pikiran demokrasi Eropa atau Amerika untuk mencapai kemerdekaan.
“Makanya Sila Keempat itu adalah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, nggak ada,” tegasnya.
Dampak Demokrasi Kebablasan
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan keprihatinannya terhadap demokrasi yang menurutnya sudah kebablasan. Ia melihat dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis Pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?” tuturnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil mengajak para legislator Golkar untuk kembali merumuskan demokrasi yang paling tepat bagi Indonesia, sembari menekankan pentingnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45. Sudah tahu kita sudah masuk di lobang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebiet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang,” imbuhnya.
Bahlil berharap Fraksi Partai Golkar di DPR maupun MPR, serta seluruh kader, dapat merumuskan langkah demokrasi yang paling tepat dan layak untuk Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara mencakup kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan marwah negara.
