JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta angkat bicara mengenai kerusuhan yang terjadi di negaranya dan dilaporkan telah menewaskan 2.000 orang. Pihak Kedubes menjelaskan unjuk rasa yang dipicu masalah ekonomi itu disusupi oleh kejahatan terorganisir hingga menimbulkan korban jiwa.
Demonstrasi di Iran dilaporkan mulai terjadi sejak 28 Desember 2025, dipicu oleh fluktuasi nilai tukar riyal Iran. Unjuk rasa ini awalnya dilakukan oleh kelompok pelaku usaha di Iran.
“Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, menyusul fluktuasi nilai tukar, terjadi unjuk rasa serikat pekerja dan ekonomi yang terdiri dari beberapa pengusaha dan pedagang di Tehran. Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli,” tulis Kedubes Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/1/2026).
Tuntutan utama para demonstran saat itu adalah mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif. Menurut Kedubes Iran, unjuk rasa pada periode Desember 2025 tersebut berlangsung kondusif dan terkendali.
Pemerintah Iran Tuding Penyusup dan Intervensi Asing
Pemerintah Iran menekankan adanya perbedaan antara massa yang melakukan aksi damai menuntut perbaikan ekonomi dengan para penyusup yang memicu kericuhan. Pihak Iran menuding adanya kelompok yang memanfaatkan situasi politik di Iran untuk memancing warga melakukan kerusuhan.
“Sayangnya, menurut dokumentasi yang ada, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan yang disetir dari luar, sehingga menyebabkan perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api. Tindakan-tindakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan ekonomi yang sah dan dianggap berada di luar cakupan perlindungan terhadap unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional,” kata Kedubes Iran.
Lebih lanjut, pemerintah Iran menyoroti dugaan intervensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dinilai memperkeruh demonstrasi di Iran. Iran menegaskan hasutan dan provokasi yang dilakukan kedua negara tersebut telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan Iran.
“Secara khusus, pernyataan-pernyataan terakhir Presiden dan beberapa pejabat ekstremis AS, yang secara eksplisit mengandung ancaman dan provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran, bersama dengan sikap terang-terangan Perdana Menteri rezim Zionis yang secara nyata dan penuh tipu daya mendukung kerusuhan, pada praktiknya telah memicu intensifikasi kekerasan teroris dan destabilisasi social,” katanya.
“Republik Islam Iran menekankan bahwa setiap hasutan, dukungan, atau fasilitasi tindakan kekerasan dan subversif di dalam sebuah negara merdeka dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab langsung dari negara yang campur tangan. Upaya untuk mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik, perang psikologis, atau bahkan ancaman militer merupakan pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran,” sambung Kedubes Iran.
Komitmen Lindungi Hak Warga dan Jaga Keamanan
Pemerintah Iran menyatakan akan menghormati hak bersuara bagi warganya. Kedubes Iran menyebut saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah stimulus ekonomi untuk memenuhi tuntutan para pendemo.
Namun, pihak Iran juga menegaskan tidak akan segan mengambil sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang memancing kerusuhan. “Republik Islam Iran sekali lagi menekankan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai, dan pada saat yang sama menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab mendasarnya. Kedua prinsip ini akan diimplementasikan secara bersamaan dan tanpa kompromi sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara,” tutur Kedubes Iran.
