Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa Indonesia kini berada di fase krusial dalam menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat, terutama melalui peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam.
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat bertemu dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA), Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, dalam rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan), Zulkifli Hasan.
Kepada Amna dan para pemangku kepentingan UEA di bidang Iklim dan Energi Terbarukan, Eddy memaparkan upaya Pimpinan MPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan iklim di Indonesia berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan.
Eddy menekankan bahwa perubahan iklim bagi Indonesia merupakan isu lingkungan yang terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Diperkuat
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,” ujar Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menambahkan, RUU ini diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu.
Dalam konteks tersebut, Eddy menilai dialog dengan UEA sangat penting. Negara tersebut memiliki pengalaman dalam mengembangkan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.
Kolaborasi Global untuk Mitigasi
Eddy menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target NZE 2060 sekaligus memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim,” pungkasnya.
