Partai Gerindra tengah mengkaji ulang ketentuan mengenai ambang batas parlemen sebagai bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa partainya sedang membuat berbagai simulasi terkait penentuan ambang batas tersebut.
Simulasi dan Pengkajian Internal Gerindra
“Ya kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang Undang-Undang Pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati, perkembangan di DPR tentang partisipasi publik,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Dasco menambahkan bahwa Gerindra akan mencermati setiap masukan yang diterima partai sebelum menyampaikan sikap resmi. Hal ini dinilai penting untuk didalami agar kajian yang dilakukan lebih komprehensif.
“Bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain sehingga lebih komprehensif. Dari partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini.
“Saya tadi sudah bilang bahwa Partai Gerindra pada saat ini masih melakukan simulasi dan pengkajian. Tentunya kita tunggu hasil dari kajian partai,” tegasnya.
Isu Prioritas Revisi UU Pemilu di Komisi II DPR
Sebelumnya, Komisi II DPR RI telah mulai memetakan isu-isu prioritas untuk dibahas dalam revisi UU Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan bahwa fokus utama adalah memastikan aturan pemilu selaras dengan konstitusi.
Pembahasan awal menyoroti beberapa aspek krusial, termasuk ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XIII/2024. Selain itu, sistem pemilu legislatif proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu juga menjadi perhatian utama.
“Selain itu terdapat juga masukan dari publik mengenai pembaruan sistem pemilu legislatif yang saat ini diatur proporsional terbuka dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu,” kata Aria Bima.
Isu penting lainnya yang masuk dalam prioritas pembahasan meliputi ambang batas parlemen, verifikasi partai politik, serta pengaturan daerah pemilihan (dapil). Pengaturan dapil ini juga dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 80 Tahun 2022.
“Pengaturan daerah pemilihan dan ketentuan lebih lanjut pembentukannya termasuk dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2022 juga menjadi bagian penting untuk didengar pandangan dari publik dan dari pemangku kepentingan, dari para akademisi, dari penggiat demokrasi civil society,” tutup Aria Bima.
