Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggotanya untuk mematuhi sejumlah etika politik atau fatsun. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah larangan menyerang kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta menteri-menteri yang berasal dari koalisi pemerintah.
Empat Poin Fatsun Politik
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, menyampaikan imbauan ini saat memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Fraksi Golkar ke-58 yang digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Ia menguraikan empat poin fatsun yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh anggota.
“Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menegaskan kembali tentang fatsun politik yang perlu diperhatikan,” ujar Sarmuji.
Poin pertama berkaitan dengan dukungan Fraksi Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Sarmuji menekankan pentingnya menjaga koalisi yang sudah terbentuk agar bersifat permanen, bukan hanya sesaat. “Ini sudah dideklarasikan oleh ketua umum kita, supaya hubungan antar fraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti memiliki sisi yang disukai dan tidak disukai oleh masyarakat, namun, pada intinya semua kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, Sarmuji menegaskan, “Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah.”
Larangan Menyerang Kawan dan Keputusan Negara
Fatsun kedua yang disampaikan adalah larangan bagi anggota DPR Fraksi Golkar untuk menyerang sesama anggota koalisi atau menteri. Sarmuji menyarankan agar setiap masukan atau kritik sebaiknya disampaikan secara internal terlebih dahulu sebelum forum resmi. “Yang kedua, fatsun yang kedua. Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya menteri yang cukup banyak. Ada 8 menteri, ada 3 wakil menteri, ada 1 gubernur Lemhanas. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk,” tegasnya.
Selanjutnya, fatsun ketiga meminta agar anggota DPR Fraksi Golkar tidak mempersoalkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh negara. Menurut Sarmuji, peran anggota dewan adalah memberikan masukan konstruktif dan melakukan evaluasi, bukan menyerang kebijakan yang sudah berjalan. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis. “Taruhlah misalkan tentang program makan bergisi gratis. Taruhlah ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang itu disampaikan kepada menteri terkait dan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep makan bergisi gratis,” tuturnya.
Poin keempat dan terakhir dari fatsun politik ini adalah larangan untuk mengubah keputusan yang telah disepakati dalam koalisi. Hal ini menunjukkan komitmen Golkar untuk menjaga soliditas dan arah kebijakan bersama pemerintah.
