Partai Golkar secara resmi menyatakan dukungannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keputusan ini didasari oleh pertimbangan bahwa Pilkada yang dipilih langsung oleh masyarakat memakan biaya politik yang sangat besar.
Biaya Politik Tinggi Picu Korupsi
Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menjelaskan bahwa pengalaman Pilkada langsung telah menunjukkan tingginya biaya politik. “Fraksi Partai Golkar dalam Rapimnas yang terakhir itu kan memutuskan dipilih secara DPRD. Pertimbangannya adalah begini, yang pasti adalah kita udah ngalamin yang namanya dipilih langsung oleh masyarakat, yang terjadi adalah biaya politiknya terlalu tinggi,” ujar Mekeng kepada detikcom, Jumat (23/1/2026).
Menurut Mekeng, biaya politik yang membengkak memaksa oknum kepala daerah untuk mencari cara mengembalikan dana kampanye. Hal ini, lanjutnya, menjadi salah satu akar munculnya budaya korupsi di kalangan pejabat daerah.
“Kalau biaya terlalu tinggi nantinya orang-orang berpikir kalau saya nanti jadi bupati wali kota, gubernur, saya bisa cari uang di situ untuk balikin duit yang saya udah keluarin banyak. Tapi faktanya udah ratusan bupati ditangkap, mungkin puluhan gubernur ditangkap. Tapi kan nggak sehat, terus tujuan dari Pilkada itu sendiri tidak tercapai,” jelasnya.
Mekeng menambahkan, Golkar merasa perlu untuk kembali ke sistem lama demi menekan biaya politik yang mahal dan memperbaiki citra pemerintahan yang dinilainya semakin buruk akibat maraknya kasus korupsi kepala daerah.
“Partai Golkar merasa bahwa coba kita kembali lagi supaya biaya-biaya politik yang terlalu mahal itu, tidak lagi terjadi sehingga banyak sekali, citranya kan jelek sekali, kita, indeks korupsi kita, ini kan semakin turun. karena pada setiap hari kita lihat ditangkepin bupati, gimana ga turun,” imbuhnya.
Perhatian pada Isu Pemilihan Legislatif
Meskipun demikian, Mekeng menekankan bahwa sebelum Pilkada dibahas lebih lanjut, isu-isu terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) harus terlebih dahulu diselesaikan. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian antara lain sistem proporsional, baik terbuka, tertutup, maupun campuran, serta besaran parliamentary threshold.
“Pileg ini kan masih ada berbagai isu yang harus…ada proportional terbuka, tertutup atau campuran. terus parliamentary threshold mau 4 persen, mau 7 persen atau di bawahnya. Ini harus diselesaikan dulu,” imbuhnya.
Pengawasan Ketat dan Keterlibatan Penegak Hukum
Jika Pilkada melalui DPRD disetujui, Golkar mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya dilibatkan secara aktif untuk memantau proses pemilihan. Mekeng juga menyarankan agar anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah mereka yang memiliki elektabilitas tinggi.
“Ada orang yang bilang kan kalau pilih DPRD juga nanti ujung-ujungnya ada money politik. Lebih mudah dikontrol 30-40 orang daripada ratusan ribu masyarakat. Kalau DPRD ada satu kabupaten misalnya DPRD nya 40 orang, turunin aja KPK, turunin aja itu jaksa, polisi, segala macem jagain 40 orang. Daripada turun mau jaga, misalnya pemilihnya 200 ribu mau turunin berapa orang,” jelasnya.
Pilkada DPRD Tidak Mengambil Hak Rakyat
Mekeng menegaskan bahwa usulan Pilkada melalui DPRD tidak berarti mengambil hak konstitusional rakyat. Ia berpendapat bahwa hak rakyat yang sesungguhnya adalah kesejahteraan, yang dijamin dalam pembukaan UUD 1945.
“Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu sama-sama mengambil haknya rakyat, menurut saya itu pandangan yang salah. Haknya rakyat itu tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara wajib mensejahterakan rakyat,” kata dia.
“Jadi wajib itu dan itu haknya, haknya rakyat, karena apa dia sudah kasih kepada negara melalui pajak, dia jalanin pemerintahan dengan baik, supaya kami sejahtera. Itu haknya hak dasarnya hidup makmur itu. bukan untuk cara-cara milih mau langsung kek, mau ga langsung kek itu cuma cara. dan kita sudah coba, cuma caranya ada yang melalui langsung, ada yang tidak langsung,” imbuhnya.
