Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengeluarkan pernyataan tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan aksi penyisiran atau sweeping di rumah makan selama bulan Ramadan. Penegasan ini disampaikan demi menjaga suasana damai dan kerukunan di ibu kota saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa.
Menjaga Kedamaian Ramadan
Pramono Anung menyampaikan hal tersebut usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026). Ia menekankan bahwa penyambutan bulan suci Ramadan seharusnya diisi dengan kedamaian, bukan tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” ujar Pramono di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Gubernur menjelaskan bahwa Jakarta saat ini masih dalam rangkaian perayaan Imlek yang akan berlangsung hingga 17 Februari. Setelah itu, fokus perhatian kota akan beralih untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikatakannya telah mempersiapkan berbagai langkah antisipasi agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
Larangan Sweeping dan Potensi Keributan
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai potensi aksi sweeping oleh ormas di tempat makan selama Ramadan, Pramono Anung kembali menegaskan larangannya. Ia menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut.
“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
Selain isu sweeping, Pramono juga menyoroti fenomena kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang kerap kali menimbulkan kerawanan, bahkan berujung pada tawuran. Ia menegaskan bahwa kegiatan apa pun yang berpotensi memicu keributan tidak akan mendapatkan izin.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan,” imbuhnya, menutup pernyataannya.
