Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah yang tepat demi menjaga independensi dan marwah institusi tersebut.
Potensi Tarik-Menarik Politik
Gus Fahrur berpandangan bahwa gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar persoalan struktur organisasi, melainkan menyangkut garis komando yang berpotensi membuka celah bagi tarik-menarik kepentingan politik. Menurutnya, hal ini dapat menggerus netralitas Polri.
“Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” ujar Gus Fahrur kepada wartawan pada Jumat (30/1/2026).
Menghindari ‘Matahari Kembar’ dan Birokrasi Berlebih
Lebih lanjut, Gus Fahrur mengamini kekhawatiran Kapolri mengenai potensi munculnya ‘matahari kembar’ jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia berpendapat bahwa keberadaan dua pusat kendali dapat membuat penegakan hukum menjadi bias, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengaburkan akuntabilitas.
“Kita jangan membangun model yang justru memperpanjang birokrasi dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,” jelasnya.
Fokus pada Pengawasan dan Integritas
Gus Fahrur juga menyoroti risiko jabatan politik baru di atas Polri yang dapat menjadi pintu masuk politisasi institusi penegak hukum. Ia menekankan bahwa jika reformasi Polri ingin dilakukan, maka fokusnya seharusnya pada penguatan sistem pengawasan.
“Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,” pungkas Gus Fahrur.
