Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, bertemu dengan anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, untuk mendiskusikan pembenahan data sosial dan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyatakan harapannya agar data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dapat menjadi lebih akurat.
Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan
Rieke Diah Pitaloka menggarisbawahi betapa krusialnya data yang aktual dan akurat bagi sebuah negara. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan,” ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Polemik Data Peserta BPJS Kesehatan
Dalam kesempatan itu, Rieke juga menyinggung polemik terkait 11 juta orang yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menyoroti penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan sasaran penerima bantuan.
“Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial,” jelas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke menyebutkan adanya usulan revisi Undang-Undang Statistik. Ia berpendapat bahwa data sosial seharusnya berada di bawah kewenangan Kemensos.
“Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos,” tegasnya.
Upaya Perkuat dan Validasi Data
Menanggapi usulan Rieke, Gus Ipul menyatakan bahwa masukan tersebut merupakan upaya konstruktif untuk memperkuat sistem data di Kemensos.
“Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos terus berupaya melakukan validasi data secara menyeluruh, dimulai dari tingkat desa. Ia menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh Rieke.
“Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah, mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke,” pungkasnya.
