Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, mengkritik keras kebijakan dan praktik perguruan tinggi di Indonesia yang dinilainya semakin tertinggal. Ia menyoroti transformasi menyimpang pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang berorientasi pada ranking global namun justru menjadi industri kursus kuliah massal.
PTN Berubah Jadi Penyerap Lulusan SMA
Menurut Prof Didik, penerimaan mahasiswa baru di PTN kini semakin menggila. Ia menilai PTN lebih berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif ketimbang produsen ilmu pengetahuan. Fenomena ini terjadi setelah PTN dan PTNBH dituntut mencari pendapatan sendiri, sehingga mengerahkan tenaga untuk menerima mahasiswa baru dalam jumlah fantastis.
“PTN semakin berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif, bukan produsen ilmu pengetahuan. Fenomena ini baru setelah PTN dan PTNBH harus mencari pendapatan sendiri dan mengerahkan tenaga menerima mahasiswa baru dalam jumlah sangat fantastis,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2026).
Prof Didik mencontohkan angka penerimaan mahasiswa baru di beberapa universitas besar. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima 26 ribu mahasiswa per tahun, Universitas Brawijaya (UB) 18,5 ribu, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 18,4 ribu mahasiswa.
“Ini tidak masuk akal dan sulit bagi bangsa ini untuk mendorong universitasnya unggul dalam riset dan bisa menjadi pemain di tingkat global dengan cara seperti itu, menjadi teaching university, yang megeruk pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin. PTN kemudian mengelola mahasiswa pada kisaran 60 ribu sampai 80 ribu mahasiswa,” ucap Didik.
Ia membandingkan dengan kampus top dunia. “Berapa jumlah mahasiswa kampus top dunia? Harvard hanya menampung 23 ribu mahasiswa berkualitas, Oxford juga tidak jauh berbeda, NUS mempunyai 35 ribu mahasiswa. Jadi jangan berharap Indonesia tampil dalam rangking dunia dengan cara mengerahkan tenaganya menjadi teaching university dan meninggalkan modal research university,” tambahnya.
Tertinggal dari Negara Tetangga
Akibat kebijakan tersebut, Prof Didik menyebut tidak ada kampus Indonesia yang mampu menembus ranking 100 dunia. Padahal, kampus negara tetangga seperti University of Malaya sudah masuk ranking 58 global (QS ranking), sementara kampus Singapura, NUS, berada di ranking 8 dan NTU di ranking 12.
“Jadi kita tertinggal karena kampus-kampus negeri yang berada di depan hanya sibuk meraup mahasiswa baru sebanyak-banyaknya untuk menaikkan income dalam rangka memenuhi biaya operasional kampus,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini secara perlahan membunuh kampus PTN utama karena dibebani untuk menutup biaya operasional. Ditambah lagi, dana pendidikan 20 persen yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan justru masuk ke kegiatan di luar pendidikan.
“Kebijakan ini sudah salah arah karena akan menggerus mutu akademik dan melemahkan peran strategis PTN dan tertinggal jauh dari kampus-kampus negara tetangga Malaysia dan Singapura,” katanya.
Persaingan Tidak Setara dengan PTS
Prof Didik juga menyoroti kebijakan negara yang menciptakan persaingan tidak setara antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebanyak 125 PTN menampung 3,9 juta mahasiswa, sementara 3.000 PTS menampung 4,5 juta mahasiswa.
Dengan PTN merebut mahasiswa dalam jumlah besar, PTS lambat laun terancam mati. Peran organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan semakin terpinggirkan.
“Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional. Peranan masyarakat yang sudah lama berjalan terpinggirkan dengan kebijakan bersaing bebas seperti ini,” imbuhnya.
Rekomendasi Kebijakan Prof Didik
Prof Didik Rachbini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki arah pendidikan tinggi di Indonesia:
- Pembatasan Terencana Mahasiswa S1 di PTN Besar
- Tetapkan student cap nasional untuk PTN flagship.
- Prioritaskan selektivitas dan mutu, bukan volume.
- Reposisi PTN sebagai Universitas Riset
- Alihkan ekspansi ke program S2 dan S3 berbasis riset.
- Kembangkan program postdoctoral.
- Tingkatkan kolaborasi riset internasional.
- Penguatan Sistemik PTS
- Berikan insentif fiskal dan riset untuk PTS berkualitas.
- Buat skema matching fund negara-masyarakat.
- Jadikan PTS tulang punggung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
- Reformasi Insentif Dosen
- Prioritaskan publikasi bereputasi, sitasi, paten, dan kolaborasi global.
- Kurangi dominasi jabatan struktural.
- Pembangunan Klaster Riset Nasional
- Fokus pada bidang strategis: energi, pangan, kesehatan, digital, dan kebijakan publik.
