Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026). Pertemuan tersebut membahas pentingnya penguatan akurasi data tunggal sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih berdampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan.
Ikhtiar Bersama Penguatan Data Nasional
Gus Ipul menyambut baik perspektif yang disampaikan Rieke Diah Pitaloka. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mengawal agar data nasional ke depan semakin akurat. “Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” ujar Gus Ipul, dikutip dari siaran pers.
Menteri Sosial berterima kasih atas kepedulian dan keaktifan Rieke sebagai wakil rakyat dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya penguatan Satu Data Indonesia. Gus Ipul menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan utama seluruh program pemerintah.
Pekerjaan Rumah Pemutakhiran Data
Meskipun demikian, Gus Ipul mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pemutakhiran data yang bersifat dinamis. Ia menekankan bahwa pemutakhiran berkala serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadirkan data yang akurat. Hal ini penting agar intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.
Dalam konteks Kementerian Sosial, akurasi data sangat krusial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran. “Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” jelas Gus Ipul.
Verifikasi dan Validasi Data Dimulai dari Tingkat Desa
Sebagai upaya konkret mendukung data yang lebih akurat, Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi data saat ini telah dimulai dari tingkat paling bawah. “Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, ke depan, apabila terdapat perubahan data, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi secara bersama-sama, termasuk dengan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen, guna menghindari kebingungan di masyarakat. “Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” harap Gus Ipul.
Data sebagai Basis Kebijakan Pembangunan
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan menjadi basis utama kebijakan pembangunan. Rieke menekankan, kebijakan berbasis data menjadi kunci implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai salah satu sektor utama.
Menurutnya, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentumnya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, yang menegaskan pentingnya meningkatkan akurasi data. “Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” tegas Rieke Diah Pitaloka.
