Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah keras isu mengenai ketidakloyalan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habiburokhman menyatakan kesaksiannya bahwa Kapolri Listyo Sigit memiliki loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo.
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100% loyal kepada Presiden Prabowo,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Kamis (29/1/2026). Pernyataan ini dilontarkan oleh politikus Partai Gerindra tersebut menanggapi adanya tokoh politik yang mengembuskan isu ketidakloyalan Kapolri, terutama pasca kontestasi politik tahun 2024.
Dua Alasan Tuduhan Ketidakloyalan
Habiburokhman memaparkan dua alasan yang dikemukakan oleh tokoh politik tersebut dalam menuding Kapolri tidak loyal. “Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo,” katanya.
Adapun dua alasan yang dimaksud adalah:
- Pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum terbentuknya tim reformasi Presiden.
- Penolakan Kapolri terhadap posisi Polri berada di bawah kementerian.
Inisiatif Reformasi Internal Polri Bentuk Loyalitas
Menanggapi alasan pertama, Habiburokhman menilai pembentukan tim reformasi internal Polri sebelum tim percepatan reformasi Presiden justru menunjukkan bentuk loyalitas Kapolri. Langkah ini dianggap sebagai inisiatif positif untuk merespons keinginan Prabowo secara cepat.
“Langkah tersebut merupakan inisiatif dalam konteks yang sangat baik dan positif,” jelas Habiburokhman.
Penolakan Polri di Bawah Kementerian Sesuai Pernyataan Prabowo
Terkait penolakan Kapolri terhadap posisi Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menegaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo sendiri telah menyatakan keinginannya agar Polri berada di bawah Presiden secara langsung.
“Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung. Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” ungkapnya.
Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Demi Efektivitas
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang menyatakan penolakannya terhadap ide penempatan Polri di bawah kementerian. Menurut Jenderal Sigit, hal tersebut dapat melemahkan institusi Polri maupun Presiden RI.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Jenderal Sigit menambahkan bahwa posisi Polri yang langsung di bawah Presiden RI saat ini sangat membantu kepala negara. Ia khawatir penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi “matahari kembar”.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” tutup Jenderal Sigit.
