Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat malam (31/1/2026). Namun, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut bukanlah dengan tokoh oposisi, melainkan tokoh masyarakat yang berdialog mengenai program pemerintah.
Klarifikasi Istana Mengenai Pertemuan Presiden
Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo bertemu dengan “beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi”. Pertemuan tersebut, menurut Sjafrie, membahas pengelolaan negara yang baik oleh seluruh pihak, menyoroti potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp 5.777 triliun dari bank Himbara yang disalurkan ke korporasi, sementara APBN hanya Rp 300 triliun lebih. Ia juga menekankan pentingnya peran insan pers dalam memberitakan secara informatif untuk membela hak-hak rakyat.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah keras narasi oposisi. “Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut memaparkan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa. Ia juga menyebutkan beberapa tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang berdiskusi mengenai kepemiluan, serta mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji yang membahas penegakan hukum. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan dipastikan tidak dihadiri oleh ketua umum partai politik.
PDIP Bantah Terlibat
Menanggapi isu pertemuan tersebut, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membantah adanya keterlibatan tokoh partainya. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai oposisi, melainkan berfungsi sebagai penyeimbang. “PDI Perjuangan bukan oposisi, kami penyeimbang, dari PDI Perjuangan tidak ada yang bertemu dengan Presiden,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Guntur menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengedepankan aksi nyata sebagai solusi kekhawatiran publik, daripada terlalu banyak melakukan pertemuan yang dianggapnya hanya “omon-omon”.
