Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawal persatuan dan pembangunan bangsa. Penegasan ini disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang bertema “Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa” di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2/2026).
Peran Strategis Fraksi PPP di DPRD
Menurut Mardiono, peran anggota DPRD dari Fraksi PPP tidak hanya krusial bagi tata kelola pemerintahan daerah saat ini, tetapi juga sangat menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi nasional menjelang Pemilu 2029. Sebagai partai yang lahir dari semangat persatuan umat, Mardiono menekankan tanggung jawab moral PPP untuk memastikan seluruh kadernya yang duduk di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mampu menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.
“Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan,” ujar Mardiono.
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan
Mardiono juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.
“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” kata Mardiono.
Sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), Mardiono menginstruksikan seluruh kader PPP di DPRD untuk menjadi jembatan sinergi kebijakan. “Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat,” tuturnya.
Dukungan Program Prioritas Presiden
Sejalan dengan kebijakan nasional, Mardiono menegaskan komitmen PPP untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program prioritas Presiden yang berpihak kepada rakyat. Program-program tersebut meliputi ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, serta koperasi desa Merah Putih.
Mardiono menekankan bahwa Fraksi PPP di DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program-program tersebut di daerah.
“Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif,” jelasnya.
Penguatan Kapasitas Kader
Lebih lanjut, Mardiono menyebut Bimtek Nasional Fraksi PPP sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas teknokratis kader agar mampu mengawal pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
“Bimtek ini penting untuk memperkuat kapasitas teknokratis kader, sehingga mampu mengawal pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Mardiono.
Sinkronisasi Gerak Fraksi dan Partai
Mardiono juga menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai. Ia menegaskan bahwa fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik.
“Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat,” tegas Mardiono.
Melalui Bimtek Nasional ini, Mardiono berharap para anggota DPRD dari PPP memperoleh penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta mampu meningkatkan komunikasi politik dan peran sebagai wakil rakyat di daerah.
“Jadikan seluruh pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini sebagai bekal untuk bekerja lebih efektif di daerah masing-masing dalam mengantarkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026. Agenda tersebut dilanjutkan dengan Bimtek Nasional sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai dan pemantapan kesiapan kader menyongsong Pemilu 2029.
