Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah presiden. Ia berpendapat bahwa penempatan ini akan membuat kinerja Polri menjadi lebih efektif dan efisien.
Dukungan untuk Efektivitas dan Independensi
Dzulfikar menjelaskan bahwa dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri tidak lagi terhambat oleh rantai birokrasi yang panjang. “Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” ujar Dzulfikar dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Ia menambahkan bahwa sistem komando terpusat saat ini memungkinkan Polri untuk lebih cepat mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Jadi tidak perlu lagi di bawah kementerian, kita semua toh tahu kementerian terlalu birokratis, kita butuh Polri yang cepat,” tegasnya.
Sikap Rasional Kapolri Perlu Didukung
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran RI ini juga mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan bentuk komitmen memperteguh pelayanan kepada masyarakat dan merupakan sikap rasional yang patut didukung. “Jelas sikap yang berani untuk berkomitmen kepada pelayanan masyarakat, ini sikap yang rasional, perlu kita dukung,” kata Dzulfikar.
Posisi Ideal Polri Menurut Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyatakan penolakannya terhadap Polri yang berada di bawah kementerian. Ia berargumen bahwa posisi Polri saat ini sudah ideal dan benar-benar berfungsi sebagai alat negara. “Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1/2026).
Listyo menambahkan bahwa penempatan di bawah presiden memungkinkan pergerakan yang lebih cepat saat dibutuhkan tanpa melalui kementerian, yang menurutnya berpotensi menimbulkan “matahari kembar”. “Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian, kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” tambahnya.
