Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Kepala Desa Kohod, Arsin, dalam kasus korupsi pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Vonis ini juga dijatuhkan kepada tiga terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.
Sidang pembacaan vonis digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang pada Selasa, 13 Januari 2026. Tiga terdakwa lain yang turut divonis adalah Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; pengacara Septian Prasetyo; dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi.
“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Hasanuddin, saat membacakan putusan, dilansir Antara.
Selain hukuman badan, keempat terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp 100 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Hakim menilai para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hal yang memberatkan vonis adalah peran terdakwa Arsin dan Ujang Karta sebagai perangkat desa yang seharusnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terdakwa Septian selaku pengacara dinilai seharusnya mengingatkan kliennya agar tidak melanggar hukum, sementara terdakwa Chandra sebagai wartawan seharusnya memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Adapun hal yang meringankan para terdakwa adalah mereka belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. “Keadaan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya,” jelas Hasanuddin.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya juga menuntut keempat terdakwa dengan hukuman yang sama, yakni 3 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan tersebut, para terdakwa dan JPU diberikan waktu untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.
