Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2025. Untuk memastikan kebenaran isi laporan tersebut, KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Peningkatan LHKPN dan Penggunaan AI
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta pada Rabu (28/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa jumlah LHKPN yang diperiksa pada tahun 2025 mencapai 341 laporan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 329 laporan.
“KPK juga melaksanakan pemeriksaan LHKPN. Jumlahnya sebanyak 341 laporan, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, sebanyak 329,” kata Setyo.
Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa jumlah wajib lapor pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan. Terdapat 415.062 wajib lapor yang melaporkan hartanya, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.
“Wajib lapornya adalah ada 415.062 wajib lapor. Dan jumlah wajib lapor yang melaporkan pada tahun 2025 naik dibandingkan dibanding tahun 2024,” ucapnya.
Uji Coba AI dan Keterlibatan Pihak Eksternal
Dalam proses pemeriksaan LHKPN, KPK telah melakukan uji coba pemanfaatan AI terhadap seribu penyelenggara negara. Teknologi ini dinilai berdasarkan skor untuk memverifikasi kebenaran isi laporan.
“Lebih jauh, pada tahun 2025 KPK juga telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN,” sebut Setyo.
“Proses verifikasi LHKPN tersebut dalam pemeriksaan telah dilakukan uji coba terhadap seribu penyelenggara negara, dan dinilai berdasarkan skor,” tambahnya.
Selain penggunaan AI, KPK juga melibatkan pihak eksternal untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan LHKPN. Setyo menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan.
“Diharapkan bukan hanya sekadar lapor, tapi yang dipentingkan adalah atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut,” pungkasnya.
