Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi. Pemanggilan ini dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.
Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau. Pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Selain SF Hariyanto dan Syahrial Abdi, KPK juga memanggil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, sebagai saksi. Berikut adalah daftar lengkap saksi yang dipanggil oleh KPK:
- Marjani selaku Adc Gubernur Riau
- Ade Agus Hartanto selaku Bupati Indragiri Hulu
- Purnama Irawansyah selaku Plt Ka Bappeda Riau
- Hatta Said selaku swasta
- Tata Maulana selaku swasta atau TA Gubernur Riau
- SF Hariyanto selaku Plt Gubernur Riau
- Khairil Anwar selaku Ka UPT I
- Syahrial Abdi selaku Sekda Riau
- Thomas Larfo selaku ASN Pemprov Riau
- Fauzan Kurniawan selaku Swasta
- Ferry Yunanda selaku Sekdis PUPR Riau
- Ardi Irfandi selaku eks Ka UPT Wil II Dinas PUPR Riau
- Eri Ikhsan selaku Ka UPT Wilayah III Dinas PUPRPKPP Riau
- Ludfi Hardi selaku Ka UPT Wilayah IV Dinas PUPRPKPP Riau
- Basharuddin selaku Ka UPT Wilayah V Dinas Prov. Riau
- Rio Andriadi Putra selaku Ka UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Riau
Kronologi Kasus Abdul Wahid
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada awal November 2025. Dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid terkait dengan permintaan fee atau setoran dari bawahannya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Riau.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau ini. Ketiga tersangka tersebut adalah:
- Gubernur Riau, Abdul Wahid
- Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan
- Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam
Diduga, Abdul Wahid mengancam bawahannya untuk menyetorkan sejumlah uang yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ senilai Rp 7 miliar. Setidaknya, terdapat tiga kali setoran fee yang diduga dilakukan pada bulan Juni, Agustus, dan November 2025.
