Semarang – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa peningkatan peran perempuan di kancah politik memerlukan upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa. Ia menilai berbagai kebijakan afirmasi yang telah ada belum memadai tanpa dukungan nyata dan solidaritas antarperempuan.
Perempuan Support Perempuan
“Diperlukan upaya kolektif semua pihak, seperti perempuan support perempuan, untuk membangun kekuatan mewujudkan peningkatan peran aktif perempuan di bidang politik,” kata Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026). Pernyataan ini disampaikan saat acara Bedah Buku Politik Teknokratis Kemenangan Melampaui Interseksionalitas dalam Pemilu di Auditorium FIMENA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip Undip), Semarang, Jawa Tengah.
Lestari melihat adanya harapan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, terbukti dengan masuknya perempuan ke parlemen dan adanya sejumlah kebijakan afirmasi. Namun, ia menambahkan, langkah-langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan yang ada.
Stigma dan Keterwakilan Rendah
Menurutnya, stigma yang melemahkan perempuan masih berkembang di berbagai daerah. Stigma tersebut antara lain pandangan bahwa perempuan dinilai lebih emosional dan tidak rasional, serta dianggap mengganggu stabilitas. Akibatnya, meskipun ada kebijakan afirmasi, keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif masih tergolong rendah.
Lestari mencontohkan, jumlah anggota DPR RI perempuan dari daerah pemilihan Jawa Tengah pada Pemilu 2024 hanya 16 orang (20,7%) dari total 77 anggota terpilih. Angka ini masih jauh dari target 30% keterwakilan perempuan di parlemen.
“Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa upaya meningkatkan peran perempuan di bidang politik berhadapan pada situasi yang tidak mudah,” tegasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pengalaman yang tertuang dalam Buku Politik Teknokratis Kemenangan Melampaui Interseksionalitas dalam Pemilu dapat menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat luas dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik.
