Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, melakukan peninjauan langsung ke persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Dalam kunjungan pada Minggu (11/1/2026) ini, Tito menekankan pentingnya revitalisasi lahan pertanian yang terdampak bencana agar segera kembali produktif dan berkontribusi pada ketahanan pangan daerah.
“Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa pemulihan sektor pertanian ini akan dikoordinasikan erat dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kementan sendiri telah memiliki konsep pemetaan menyeluruh terhadap sawah-sawah yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.
Tito menjelaskan dua mekanisme utama dalam program pemulihan pertanian. Pertama, optimalisasi lahan yang sudah ada. “Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain,” terangnya. Mekanisme kedua adalah cetak sawah baru, yang melibatkan konversi lahan dari fungsi lain, seperti hutan, menjadi lahan pertanian, yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama.
Untuk kasus sawah yang terdampak bencana di Aceh, Tito menegaskan akan masuk dalam kategori optimalisasi lahan. “Itu (sawah) dibersihkan lagi lumpurnya, setelah itu nanti akan diberikan bantuan: benih, irigasi, kemudian pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” jelasnya lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil.
Lebih lanjut, Tito Karnavian mengamati bahwa perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Aktivitas di pasar, restoran, hotel, warung, dan toko dilaporkan telah kembali normal. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga dinilai mencukupi.
Meskipun demikian, masih ada beberapa kampung yang rumah penduduknya terdampak bencana. Oleh karena itu, Tito meminta Bupati Gayo Lues untuk segera menyelesaikan pendataan rumah yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat. Skema bantuan yang disiapkan adalah Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat.
“(Yang) berat tidak punya pilihan, indeksnya 60 juta. Apakah mau dibangunkan? Kalau dibangunkan, namanya huntap (hunian tetap). Cuma ada problema di sini huntap, di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah. Perlu ada biaya untuk pembebasan (lahan) bagi masyarakat. Beliau (Bupati Gayo Lues) mengajukan anggaran lebih kurang Rp 25 miliar. Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan,” ungkap Tito mengenai tantangan pembangunan hunian tetap dan usulan anggaran yang diajukan Bupati.
Tito juga mengusulkan agar masyarakat terdampak bencana dapat diintegrasikan ke dalam program bantuan sosial reguler yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kepala daerah dapat mengusulkan masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana untuk masuk dalam program-program tersebut. “Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” tutur Tito.
Akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues dilaporkan berangsur pulih, memfasilitasi distribusi bantuan logistik. Meskipun masih terbatas, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai sudah mencukupi. Menanggapi permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Tito menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Bulog untuk penyaluran bantuan. “Kalau ada permintaan (beras) resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar, tidak. Berbeda dengan (beras) SPHP itu, yang untuk stabilisasi pangan harga. Itu kan harganya Rp 12 ribu per kilo. Tapi kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” tutup Tito.
