JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan apresiasi atas pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Tito, wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup berat oleh bencana, menyebabkan banyak rumah warga rusak parah hingga rata dengan tanah, dan sebagian masyarakat masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian.
Tito mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Danantara dalam upaya pembangunan huntara ini. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berperan aktif dengan menyiapkan huntara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan kebutuhan makanan, serta menyalurkan bantuan tangki air.
“[Sebanyak] 4.000 [huntara] di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/1/2025). Pernyataan ini disampaikan saat ia meninjau langsung lokasi huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
Persiapan Hunian Tetap dan Bantuan Tambahan
Tito menegaskan bahwa setelah masa hunian sementara, pemerintah akan segera menyiapkan hunian tetap (huntap). Program ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana. Pembangunan huntap akan dikoordinasikan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak melalui semangat gotong royong.
Salah satu bentuk kolaborasi yang telah berjalan adalah bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut serta dalam pembangunan 2.603 unit rumah layak huni, bekerja sama dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait.
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito merinci skema bantuan bagi rumah yang terdampak bencana. Rumah dengan kerusakan ringan akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan berat Rp60 juta. Dana ini diupayakan dapat segera disalurkan setelah data yang masuk dinyatakan valid dan telah diverifikasi oleh BNPB.
Ia juga menginstruksikan para keuchik (kepala desa) untuk segera mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mencakup uang makan sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (mebel) senilai Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” paparnya.
Keakuratan Data Menjadi Kunci Percepatan Bantuan
Tito menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data yang diserahkan. Pemberian bantuan kepada pihak yang berhak merupakan langkah krusial untuk menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“Karena [data] sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan, agar mereka tidak perlu terus menerus tinggal di tenda pengungsian.
