Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (13/1/2026) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda wilayah tersebut.
Mobilisasi Nasional dan Pembentukan Satgas
Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional sejak awal penanganan dampak bencana, termasuk di Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan unsur TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Presiden menugaskan Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas tersebut.
Sejak ditugaskan, Tito telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak. “Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Evaluasi dan Apresiasi Kinerja Pemulihan
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat dan pemantauan menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan di sebagian besar wilayah tersebut telah kembali berjalan normal. Tito mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait yang dinilai cepat dalam melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelasnya.
Fokus pada Detail dan Kebutuhan Mendesak
Dalam rapat koordinasi tersebut, Tito kembali memastikan berbagai indikator pemulihan, meliputi jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, serta ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Ia menekankan pentingnya masukan detail dari daerah agar pemerintah pusat dapat bertindak tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak,” tuturnya.
Identifikasi Daerah yang Membutuhkan Perhatian Lebih
Melalui forum tersebut, sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan berhasil diidentifikasi. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah ini akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tutupnya.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun masukan dari daerah terdampak bencana. Sebelumnya, Tito juga telah memimpin forum serupa dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh dan Sumut. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Forkopimda Provinsi Sumbar, serta bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar.
