Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dinamika geopolitik global yang memanas dalam beberapa bulan terakhir. Ia khawatir dunia tengah berada di ambang prahara besar, bahkan Perang Dunia Ketiga.
Analisis SBY: Kesamaan dengan Sejarah Perang Dunia
Melalui akun X resminya, @SBYudhoyono, SBY membagikan analisisnya berdasarkan pengalaman puluhan tahun mendalami geopolitik, perdamaian, keamanan internasional, dan sejarah peperangan. Ia melihat adanya kesamaan pola antara situasi global saat ini dengan periode menjelang Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).
“Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” ujar SBY. Ia merinci kesamaan tersebut meliputi munculnya pemimpin-pemimpin haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran, serta geopolitik yang memanas.
Meskipun meyakini bahwa kengerian ini dapat dicegah, SBY menekankan bahwa ruang dan waktu untuk melakukan pencegahan semakin sempit. Ia mengutip studi yang menyebutkan bahwa perang dunia total dan nuklir akan menyebabkan kehancuran dunia yang tak terhindarkan, dengan potensi korban jiwa mencapai lebih dari 5 miliar manusia.
Desakan untuk PBB dan Pemimpin Dunia
Menghadapi potensi ancaman tersebut, SBY mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif untuk mengundang para pemimpin dunia dalam sebuah Sidang Umum Darurat PBB. Agenda utamanya adalah merumuskan langkah-langkah nyata untuk mencegah krisis dunia berskala besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia baru.
“Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing,” tegas SBY. Ia mengakui bahwa seruannya mungkin dianggap seperti “berseru di padang pasir”, namun ia berharap hal tersebut dapat menjadi awal kesadaran dan langkah nyata untuk menyelamatkan dunia.
Respons dan Tindak Lanjut dari DPR RI
Menanggapi kekhawatiran SBY, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menilai pernyataan tersebut sebagai sebuah alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan. Ia menghormati pandangan SBY sebagai negarawan yang menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional.
Amelia mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk lebih proaktif menyuarakan penghormatan terhadap hukum internasional dan memastikan perlindungan WNI di luar negeri. Ia juga menyarankan Kemlu RI untuk mendorong langkah-langkah strategis melalui jalur multilateral, termasuk penguatan diplomasi pencegahan dan forum darurat.
“Memastikan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan serta menegakkan penghormatan pada hukum internasional. Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum ‘ruang dan waktu’ pencegahan makin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY,” ujar Amelia.
Lebih lanjut, Amelia menekankan pentingnya penguatan fondasi di dalam negeri sebagai penopang kebijakan luar negeri Indonesia. Ia sejalan dengan penekanan Menlu Sugiono bahwa kebijakan luar negeri akan kuat jika ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap.
Konteks Geopolitik Global
Kekhawatiran SBY muncul di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Beberapa konflik antarnegara yang masih berlangsung meliputi perang Rusia-Ukraina, Thailand-Myanmar, Israel-Palestina, serta ketegangan di Timur Tengah. Kondisi ini diperparah dengan manuver Amerika Serikat yang mengusik beberapa negara, seperti penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan ambisi Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok Greenland yang memicu respons keras dari negara-negara NATO.
