Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya pembangunan yang lebih tangguh dan akuntabel dalam penanganan pascabencana di Sumatera. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lanjutan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Fokus Penanganan Pascabencana
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dalam arahannya, Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan merencanakan langkah-langkah strategis dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa fokus penanganan tidak hanya sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana di masa depan.
“Sekali lagi pada prinsipnya kita bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik dan lebih tangguh ke depan. Dan kita harus melaksanakannya secara akuntabel dan transparan,” ujar Pratikno dalam rapat tersebut.
Duka Mendalam untuk Korban Bencana
Menko PMK Pratikno juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat. Ia menjelaskan bahwa saat ini tim gabungan yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) masih fokus melakukan upaya pencarian korban.
“Jadi saat ini kita fokus untuk proses pencarian dipimpin oleh BNPB dan Basarnas. Semoga para korban bisa segera ditemukan. Ini adalah duka mendalam bagi kita semuanya,” tuturnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan dukungan penuh dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pascabencana, dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel.
