Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak seluruh jajaran Kepolisian RI (Polri) untuk terus bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Sinergi untuk Pelayanan Masyarakat
Ajakan tersebut disampaikan Menkop Ferry Juliantono saat menjadi narasumber dalam acara diskusi panel Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Menkop menambahkan bahwa semangat koperasi sangat relevan bagi anggota Polri muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas. “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.
Dasar Pembentukan Kopdes Merah Putih
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam sebuah retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Program ini kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi.
“Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.
Bagi Menkop, ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal, serta berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta, yang melihat koperasi sebagai jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak, melainkan dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.
Memotong Rantai Pasok demi Kesejahteraan
Dalam praktiknya, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok yang menyebabkan biaya tinggi dan harga mahal, di mana margin lebih besar dinikmati oleh perantara. Oleh karena itu, Kopdes Merah Putih dihadirkan untuk memotong rantai pasok tersebut.
Dengan pemotongan rantai pasok, distribusi barang diharapkan dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat, dengan harga yang tepat, sasaran yang tepat, pasokan yang stabil, serta mendekatkan produsen secara langsung kepada konsumen.
Potensi Kopdes Merah Putih
Menurut Menkop, Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa yang memiliki beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha (unit simpan pinjam), apotek desa, pergudangan dan logistik, hingga sektor pertanian, perikanan, peternakan, energi, perumahan, ekonomi kreatif, serta penyaluran barang subsidi.
Sebagai contoh, pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat berperan mengonsolidasikan hasil panen petani, melakukan sortasi, pengolahan, dan branding, hingga memfasilitasi akses pasar ekspor. Dengan demikian, nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.
“Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.
