Bojonegoro, Jawa Timur – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan urgensi pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa sebagai kunci utama dalam menjangkau warga yang selama ini luput dari perhatian negara atau dikenal sebagai the invisible people. Menurutnya, persoalan mendasar dalam program perlindungan sosial bukanlah pada program itu sendiri, melainkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat.
Perbaikan Data Kunci Intervensi Negara
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Rabu (21/1/2026). Ia menegaskan bahwa data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Mengatasi ‘The Invisible People’
Istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang seringkali tidak tercatat atau terdata secara memadai, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Kondisi ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong jajaran pemerintah bekerja lebih presisi.
Gus Ipul memaparkan data penerima manfaat sekolah rakyat yang menunjukkan kelompok rentan umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi:
- 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas.
- 67 persen berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.
- 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.
Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah dan 299 anak putus sekolah atau tidak lulus. Sebagian dari mereka terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara,” tegas Gus Ipul.
Mandat Konstitusi dan Peran Strategis Desa
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Peran kepala desa dan perangkat desa sangatlah strategis karena data sosial ekonomi berawal dari tingkat desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional. “RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” tuturnya.
Mekanisme Pemutakhiran Data DTSEN
Pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur: formal dan partisipasi masyarakat. Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa/kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN. Jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.
“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat Berbasis Keadilan
DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bansos dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial dan penetapan pemerintah daerah.
Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.
“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN. Ia menilai kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah lebih objektif dalam menentukan sasaran program.
“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” kata Setyo Wahono.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan. “Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga, sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” tutupnya.
