Banda Aceh – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Rabu, 11 Februari 2026, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan longsor yang melanda delapan kabupaten di Aceh. Bantuan ini diserahkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya pemulihan pascabencana bagi warga terdampak di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Kehadiran Negara di Masa Pemulihan
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menyampaikan duka mendalam atas dampak bencana yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerusakan signifikan pada rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan masyarakat. Ibas menekankan bahwa proses pemulihan harus mencakup aspek pembangunan fisik serta pemulihan harapan dan martabat keluarga yang terdampak.
“Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan,” ungkap Ibas dalam keterangannya.
Ibas mengapresiasi respons cepat Pemerintah Aceh, para kepala daerah, aparat, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak sejak akhir tahun 2025. Ia menyoroti kekuatan gotong royong masyarakat Aceh yang terlihat nyata dalam berbagai upaya, seperti pengelolaan dapur umum, posko pengungsian, dan kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak.
“Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana,” ujarnya.
Optimisme Bangkit Melalui Rekonstruksi Terencana
Lebih lanjut, Ibas menyatakan optimisme bahwa Aceh dapat bangkit melalui program rekonstruksi yang terencana dan berbasis data, sejalan dengan verifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Desember 2025 hingga awal 2026. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada warga yang kehilangan rumah, lahan, dan mata pencaharian, serta menegaskan kewajiban negara untuk hadir secara adil dan manusiawi.
“Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana,” tegas Ibas.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menjadikan pengalaman bencana ini sebagai momentum memperkuat mitigasi dan pembangunan berkelanjutan, termasuk memastikan perlindungan masa depan anak-anak. “Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi,” tambahnya.
MPR RI berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan agar berjalan sesuai amanat konstitusi. “Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak,” ucap Ibas.
“Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera,” tutupnya.
Tindak Lanjut Pertemuan dengan Gubernur Aceh
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Pertemuan tersebut membahas laporan mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi.
“Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Muzani.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa masih terdapat puluhan ribu kepala keluarga yang mengungsi, sehingga percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sangat dibutuhkan. “Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa bencana tersebut telah merusak berbagai fasilitas, termasuk fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dayah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur dan sektor ekonomi masyarakat.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Kebutuhan Mendesak
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa bencana ini juga berdampak pada beberapa provinsi di Sumatera. Pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya bagi Aceh.
Pemerintah Aceh telah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk percepatan pemulihan, di antaranya distribusi bantuan ternak sapi meugang, dukungan kelistrikan bagi 13 desa terdampak melalui penyediaan genset, percepatan pembangunan hunian sementara termasuk dukungan skema dana tunggu, hingga usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana yang ditanggung melalui APBN.
Aceh juga menekankan perlunya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) khusus penanganan korban banjir, serta percepatan penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan layanan dasar, kepastian hunian, dan pemulihan sosial-ekonomi berjalan cepat dan terukur.
Menanggapi hal tersebut, MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh. Lembaga tersebut juga mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat.
Bantuan Kemanusiaan dan Dukungan Elemen Bangsa
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket perlengkapan ibadah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak dalam menghadapi masa pemulihan sekaligus menyambut bulan Ramadhan.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman, serta Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah. Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan juga turut hadir.
Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.
