Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, yang identik dengan citra ‘pulau penjara’, kini menunjukkan perubahan signifikan dalam pengelolaan lingkungannya. Dengan 13 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (UPT Ditjenpas) yang terdiri dari 12 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 1 badan pemasyarakatan (bapas), pulau ini menampung 4.037 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Aktivitas mereka menghasilkan sekitar 1 ton sampah per hari.
Namun, dalam delapan bulan terakhir, Nusakambangan berhasil mencapai status zero waste berkat inisiatif Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah. Kepala Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, Winarso, menjelaskan bahwa BLK ini mampu mengolah hingga 1 ton sampah dari seluruh lapas di Nusakambangan setiap harinya. “Sebelumnya, sampah setiap UPT ditaruh di belakang lapas. Sejak adanya BLK ini, (sampah) zero waste. Sumber sampah dari 13 UPT di Nusakambangan,” ujar Winarso saat kunjungan Komisi XIII DPR RI pada Rabu (11/2/2026).
Operasional BLK Pengolahan Sampah merupakan hasil kerja sama antara pihak Nusakambangan dan PT Solusi Limbah Abadi. Dalam pelatihan ini, para narapidana dibekali keterampilan mengolah berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, sampah dapur, sampah organik, hingga sampah nonmedis yang dihasilkan dari aktivitas harian warga binaan dan petugas.
Winarso menambahkan bahwa metode pembakaran hingga habis menggunakan sarana yang tersedia berhasil mengurangi jumlah sampah secara drastis. “Sampah domestik tersebut diolah dengan metode pembakaran hingga habis menggunakan sarana yang tersedia sehingga sampah berkurang secara signifikan dan tidak menumpuk di lingkungan lapas,” tuturnya.
Lebih lanjut, hasil akhir pengolahan berupa abu pembakaran pun dimanfaatkan kembali. Abu tersebut digunakan sebagai bahan urukan di area tertentu dan sebagai campuran pupuk bersama kotoran hewan. Pupuk yang dihasilkan mendukung kegiatan pertanian dan program ketahanan pangan di Nusakambangan.
Kegiatan pengelolaan sampah terpadu di seluruh wilayah lapas Nusakambangan ini mulai beroperasi pada Juni 2025. Upaya ini menjadi bagian integral dari komitmen pengelolaan lingkungan yang lebih baik di pulau yang dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan tersebut.
