Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya capaian ekonomi. Salah satu program unggulan yang disorot adalah Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat sebagai Kunci Kualitas Hidup
Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC). “Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Menurut Presiden, kualitas hidup rakyat mencakup kecukupan pangan bergizi, jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai. Strategi ini diimplementasikan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat.
Inovasi Sekolah Berasrama untuk Pengentasan Kemiskinan
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang jarang ditemui di banyak negara. Program ini dirancang untuk menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu, dengan menyekolahkan mereka di sekolah berasrama agar benar-benar terlepas dari jerat kemiskinan.
“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.
Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional.
Perluasan Sekolah Rakyat dan Target 2029
Data yang dipaparkan Presiden menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi, meliputi wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Pemerintah menargetkan pada 2029, sebanyak 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Presiden menekankan bahwa perluasan program ini membutuhkan dukungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial.
Rakornas 2026: Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah
Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menegaskan bahwa forum ini strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden dan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” kata Tito.
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut perlu dioptimalkan pada 2026 melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan tema Rakornas: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Agenda Rakornas
Rakornas akan dilanjutkan dengan penjelasan program strategis melalui tiga sesi:
- Sesi pertama: Kebijakan ekonomi, investasi, dan energi.
- Sesi kedua: Agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis.
- Sesi ketiga: Peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.
Rakornas ini diikuti oleh 4.011 peserta dari tingkat pusat dan daerah, termasuk menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, serta pejabat eselon I dan perwakilan Mabes TNI/Polri.
