Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan bilateral ini membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.
Kunjungan Bilateral dan Kehangatan Sambutan
Rombongan Woo Won-Shik tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan disambut hangat oleh Puan Maharani. Turut mendampingi Puan dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, serta sejumlah anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari. Suasana pertemuan digambarkan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan.
“Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, “Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul.”
Perlindungan PMI Menjadi Prioritas
Dalam dialog tersebut, Puan Maharani secara khusus menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas peluang kerja yang diberikan Korea Selatan kepada puluhan ribu PMI di berbagai sektor.
“Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor,” kata Puan. Ia menegaskan bahwa perlindungan PMI merupakan perhatian utama DPR bersama pemerintah, mencakup peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,” tutur Puan.
Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
Pertemuan ini juga menegaskan status hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama 53 tahun sebagai mitra strategis khusus. Puan menekankan bahwa kemitraan ini tidak hanya didasari kepentingan pragmatis, tetapi juga kesamaan nilai seperti demokrasi, penghormatan hukum dan HAM, serta komitmen pada kerja sama multilateral yang adil.
“Hari ini, Indonesia dan Republik Korea adalah mitra strategis khusus yang akan terus bekerjasama untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat kedua negara,” jelas Puan. Ia menambahkan, “Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif.”
Puan juga mengapresiasi peran aktif Korea Selatan dalam mendukung sentralitas ASEAN dan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. DPR RI berkomitmen memperkuat kerja sama antar parlemen, termasuk melalui AIPA, sebagai dukungan konkret terhadap implementasi kesepakatan ASEAN-Korea.
Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Sektor ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam kemitraan kedua negara. Puan Maharani menyambut baik konsistensi Korea Selatan sebagai investor besar di Indonesia dalam satu dekade terakhir, yang mencerminkan kepercayaan terhadap iklim ekonomi dan stabilitas kebijakan Indonesia.
“Saya harap kedepannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri,” ujar Puan. Ia berharap investasi dapat terus merambah sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara.
Dalam perdagangan, Puan menekankan pentingnya upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif, termasuk penyelarasan standar dan sertifikasi. “Kami berharap langkah ini meningkatkan akses produk unggulan kedua negara ke pasar satu sama lain. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kepastian usaha melalui penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi investasi,” ucap Puan.
Menanggapi hal tersebut, Woo Won-Shik menyatakan komitmen Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mendukung pembangunan nasional demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
