Isu perombakan kabinet atau reshuffle mengemuka di tengah terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menanggapi hal tersebut, Partai Golkar dan Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan partainya konsisten bahwa urusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh presiden. “Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Demokrat: Silakan Jika Itu Kebutuhan Presiden
Senada dengan Golkar, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa jika presiden membutuhkan pergantian menteri atau wakil menteri di kabinet, hal itu dipersilakan. “Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Herman Khaeron. “Silakan jika itu kebutuhan presiden,” sambungnya.
Thomas Djiwandono Lepas Jabatan Wamenkeu
Thomas Djiwandono telah resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (27/1). Dengan demikian, Thomas melepaskan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hingga kini, belum ada sosok yang mengisi kekosongan posisi Wamenkeu tersebut.
Budisatrio Djiwandono Tanggapi Isu Merapat ke Eksekutif
Di sisi lain, muncul pula celetukan mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut segera merapat ke sektor eksekutif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sebuah rapat di DPR pada Senin (26/1). Budisatrio Djiwandono sendiri telah menanggapi seloroh tersebut. “Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
