Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memaparkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Tito menekankan prioritas utama Satgas PRR adalah mempercepat relokasi pengungsi ke hunian yang lebih layak, mengingat warga tidak dapat berlama-lama tinggal di tenda darurat.
Penanganan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang sepenuhnya. “Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari yang sama.
Progres Pembangunan Huntara
Satgas PRR mencatat rencana pembangunan 17.036 unit huntara. Hingga kini, 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah diselesaikan di tiga provinsi terdampak. Pembangunan dilakukan melalui BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta memberikan opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.
Pemerintah menyalurkan bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan, yang pada tahap awal diberikan Rp 1,8 juta untuk tiga bulan. Bantuan ini dilengkapi dukungan perabotan dan stimulan ekonomi sesuai penilaian kepala daerah setempat untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
Fokus Pengerjaan Huntap
Sejalan dengan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap bagi warga terdampak dengan total rencana 15.719 unit. Progres pembangunan terus menunjukkan kemajuan positif.
Satgas PRR memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan target pembangunan huntap berjalan sesuai rencana: 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Opsi Pembangunan Kembali dan Relokasi
Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi aman, tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB. Sementara itu, warga di zona rawan mendapatkan opsi relokasi berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP.
“Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.
Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci pemenuhan target hunian dan mendorong pemulihan kesejahteraan serta kebangkitan ekonomi masyarakat di Sumatera.
