Aksi berani dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Timur, Kalimantan Utara. Dalam video yang viral, terlihat para siswa berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (31/1/2025).
Aksi Nekat Siswa di Jalan Berlumpur
Seorang siswa bernama Gilbert Christian, yang duduk di kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, menjadi sorotan utama. Ia berdiri tegak di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung yang kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan tersebut hanya berupa tanah liat yang becek dan berlubang dalam, memaksa Gilbert melepas sepatunya agar dapat berdiri stabil saat menyampaikan orasinya. Aksi ini tidak dilakukan sendirian, melainkan didampingi oleh belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert Christian dengan tegas menyatakan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan aspirasi masyarakat setempat.
Tuntutan Keadilan Pembangunan
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni inisiatif warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi pada Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut mencakup pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
Aprem Rining menambahkan, warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat. Namun, mereka meminta adanya skala prioritas. “Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegasnya.
