Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Konsep Ketahanan Energi dan Komitmen Dekarbonisasi
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam acara Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-carbon Future yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan untuk memastikan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, baik dari sumber domestik maupun internasional, sembari tetap memegang teguh komitmen dekarbonisasi.
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Paradoks Sumber Daya dan Kebutuhan Transisi Energi
Eddy menyoroti paradoks yang dihadapi Indonesia: sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun masih bergulat dengan tantangan ketergantungan pasokan dan kerentanan dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa program transisi energi di Indonesia perlu memberikan ruang fleksibilitas untuk penyesuaian kebutuhan dan bauran energi. Penyesuaian ini harus mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan keandalan.
Dalam konteks ini, Eddy menilai pengembangan energi nuklir merupakan salah satu opsi sumber energi yang bersih dan andal untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Rencana Pengembangan PLTN dan Tantangannya
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032 dan 2034 dengan total kapasitas 500 MW. Proyeksi ini diharapkan meningkat menjadi 7 GW pada tahun 2040.
Namun, Eddy mengingatkan bahwa rencana ambisius ini memerlukan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat, terutama terkait aspek keamanan dan keselamatan. “Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelasnya.
Isu Geopolitik dan Pemilihan Teknologi
Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengaitkan isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai faktor penting dalam menentukan teknologi yang akan digunakan untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam memilih mitra dan teknologi di tengah dinamika perdagangan global yang meningkat.
“Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Ajakan Diskursus dan Perencanaan Energi Masa Depan
Eddy Soeparno menyampaikan bahwa di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer, Indonesia menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih.
Ia mengajak semua pihak untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia dalam membangun kapasitas energi nuklirnya. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan andal.
“Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkasnya.
