Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan target net zero emission pada tahun 2060.
Energi Nasional Harus Bertumpu pada Ketahanan Energi
Pernyataan ini disampaikan Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam acara Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-carbon Future. Forum yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN pada Rabu (11/2/2026) ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai potensi energi nuklir.
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Eddy menyoroti paradoks yang dihadapi Indonesia. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia justru masih bergulat dengan tantangan ketergantungan dan kerentanan pasokan energi. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa program transisi energi di Indonesia perlu mengakomodasi penyesuaian terhadap kebutuhan dan bauran energi, dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan kehandalan.
Energi Nuklir: Solusi Bersih dan Andal
Dalam konteks ini, Eddy Soeparno menilai pengembangan energi nuklir merupakan salah satu pilihan sumber energi yang bersih dan andal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 memang telah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032 dan 2034 dengan total kapasitas 500 MW, yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW pada tahun 2040.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa rencana ambisius ini membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat, terutama terkait aspek keamanan dan keselamatan. “Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelasnya.
Geopolitik dan Pemilihan Teknologi PLTN
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, menjadi faktor penting dalam memutuskan teknologi yang akan digunakan untuk membangun PLTN di Indonesia. “Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Eddy Soeparno menyampaikan bahwa di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer, Indonesia menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih. Ia mengajak semua pihak untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia dalam membangun kapasitas energi nuklirnya.
“Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan andal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkasnya.
