Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan peran krusial Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas nasional. Ia secara eksplisit menyebut Polri sebagai ‘guardian of stability’ yang bertugas mengawal dan memastikan keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Menyatukan Visi Pembangunan Nasional
Febrian menjelaskan bahwa RKP 2026 yang telah disusun pemerintah berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga. Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar dinilai sangat relevan untuk menyelaraskan visi bersama dalam mewujudkan delapan program prioritas atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Rapim ini betul-betul sangat relevan karena saat ini kita baru saja memiliki Rencana Kerja Pemerintah 2026 yang akan menjadi kompas bagi seluruh kegiatan seluruh instansi kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintah,” ujar Febrian usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).
Menjaga Arah Pembangunan di Tengah Ketidakpastian Global
Pembentukan RKP 2026, menurut Febrian, bukan tanpa pertimbangan mendalam. Hal ini dilakukan untuk menjaga arah pembangunan nasional di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian.
“Bappenas melihat bahwa semua Rencana Kerja Pemerintah ini tidak diluarkan dalam ruang hampa, tapi dalam suatu environment yang memang harus dijaga baik dijaga stabilitasnya, keamanannya, kepastian hukumnya,” tutur Febrian.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Salah satu elemen kunci adalah peran Polri dalam memastikan terciptanya ruang yang aman bagi masyarakat untuk berkarya, berusaha, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya Rencana Kerja Pemerintah dengan baik,” pungkasnya.
