Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Kebijakan ini disambut baik oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan, yang menilai pentingnya toleransi antarumat beragama.
Toleransi dan Kerukunan Warga
Epi (50), seorang warga Manggarai, menyatakan dukungannya terhadap larangan tersebut. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki keyakinan dan kebutuhan yang berbeda. “Bagusnya begitu ya. Soalnya namanya orang kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja,” ujar Epi saat ditemui di kawasan Manggarai, Selasa (17/2/2026).
Meskipun demikian, Epi menjelaskan bahwa suasana Ramadan di Manggarai tetap khidmat. Banyak rumah makan memilih untuk buka sore hari, menyediakan menu buka puasa dan takjil. Ia mengaku jarang melihat ormas melakukan sweeping karena praktik umum di lingkungannya adalah berjualan setelah Ashar hingga waktu berbuka puasa. “Paling entar habis asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pake sweeping nggak kena, orang emang nggak dagang. Jadi emang Ashar dagangnya,” jelas Epi.
Pendapat serupa disampaikan oleh Hasan (51), warga lainnya. Ia setuju dengan larangan sweeping, namun menyarankan agar pemilik rumah makan baru membuka usahanya menjelang waktu Magrib. “Kalau saya sih bagus ya larangan nggak boleh sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja,” ujar Hasan.
Hasan menambahkan bahwa Jakarta merupakan kota yang majemuk dengan latar belakang warga yang beragam. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurutnya, merupakan bagian dari upaya saling menghormati. “Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya,” ungkapnya.
Perspektif Pemilik Usaha
Eneng (31), pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, juga menyetujui larangan sweeping oleh ormas. Ia beralasan bahwa tidak semua orang menjalankan ibadah puasa, termasuk non-Muslim yang juga membutuhkan makanan. “Ya bagus, karena gak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang gak Islam, terus kan gak puasa. Mereka juga butuh makan ya,” kata Eneng.
Untuk menunjukkan sikap saling menghormati, Eneng menyebutkan bahwa warungnya akan ditutup setengah agar tidak terlalu terlihat dari luar. “Iya pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan,” kata Eneng.
Penegasan Gubernur DKI Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia meminta seluruh pihak untuk menjaga suasana damai dan rukun saat memasuki bulan suci tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, penyambutan Ramadan harus dilakukan dengan kedamaian, bukan tindakan yang menimbulkan keresahan. “Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono.
Ia menjelaskan bahwa rangkaian perayaan di Jakarta masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari, sebelum beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib. Menjawab potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono dengan tegas menyatakan larangan tersebut. “Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
