Berita

Anomali Transportasi Udara: Tiket Pesawat Domestik Mahal, Relawan Terpaksa Transit Malaysia

Advertisement

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai keluhan mahalnya tiket pesawat rute Jakarta-Aceh. Keluhan tersebut muncul karena para relawan yang akan dikirim ke Sumatera dan Aceh terpaksa harus masuk dulu ke Malaysia demi mendapatkan tiket yang lebih murah.

Anomali Transportasi Udara

Huda menilai fenomena ini sangat memprihatinkan. “Fenomena relawan kesehatan yang harus ‘transit’ di Malaysia untuk menuju Aceh atau Medan karena harga tiket pesawat yang lebih murah merupakan anomali transportasi yang memprihatinkan kita semua. Fakta ini menunjukkan jika ada yang salah dalam pengelolaan transportasi udara kita,” kata Huda kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan bahwa bisnis penerbangan di Indonesia dinilai sulit bersaing dengan negara lain yang menawarkan harga lebih terjangkau. Padahal, dengan wilayah geografis Indonesia yang berupa kepulauan, transportasi udara seharusnya menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi dan sosial.

Empat Komponen Penyebab Harga Tiket Mahal

Menurut Huda, ada empat komponen utama yang menyebabkan maskapai nasional sulit bersaing. Pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% untuk tiket pesawat rute domestik, sementara rute internasional tidak dikenakan PPN. Hal ini menjelaskan mengapa tiket Jakarta-Medan lebih mahal daripada Jakarta-Kuala Lumpur.

Kedua, beban pajak impor suku cadang pesawat. Sekitar 70% biaya pemeliharaan pesawat melibatkan suku cadang impor, sehingga bea masuknya meningkatkan biaya operasional secara signifikan.

Ketiga, harga avtur di Indonesia yang menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional maskapai. Kurangnya kompetisi dalam penyediaan avtur di bandara-bandara besar membuat harga bahan bakar di Indonesia sulit bersaing dengan Singapura atau Malaysia.

Keempat adalah biaya layanan bandara yang menjadi beban langsung pada komponen harga tiket yang dibayar konsumen.

Advertisement

Terobosan yang Diusulkan Komisi V DPR

Komisi V DPR telah meminta pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan guna menekan harga tiket pesawat domestik. Huda mengusulkan agar pemerintah menghapus PPN tiket domestik, memberi ruang bagi penyedia avtur swasta, melakukan relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, dan mengevaluasi tarif batas atas harga tiket untuk melindungi konsumen.

“Jika ini dilakukan maka kami yakin industri transportasi udara akan tumbuh dan memberikan multiplier effect yang luar biasa baik di sektor ekonomi, pariwisata, hingga sosial,” ujar Huda.

Ia memprediksi penurunan tiket sebesar 20% dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnu) hingga 30-35%. Selain itu, penurunan harga operasional pesawat juga akan menurunkan tarif kargo udara, yang krusial bagi perdagangan e-commerce dan pengiriman bahan pangan segar antar pulau. Logistik yang murah juga dinilai dapat membantu menekan angka inflasi di daerah terpencil dan memungkinkan mobilisasi bantuan saat bencana.

Klarifikasi Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi terkait keluhannya. Ia menjelaskan bahwa terpaksa menggunakan jalur internasional karena pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) semua tiket domestik ludes terjual, menyisakan hanya kelas bisnis yang mahal.

“Nah pas deket-deket akhir tahun khususnya ke Medan, karena masuknya tuh kalau untuk misalnya Bener Meriah, Langkat, lalu Tamiang, Aceh Tengah itu masuknya dari Medan lebih deket, lebih mudah, daripada masuknya dari Banda Aceh,” kata Menkes Budi dilansir detikHealth, Senin (12/1/2026).

Saat ini, Menkes memastikan bahwa harga tiket telah kembali normal. Para relawan sudah bisa terbang langsung dari Jakarta menuju Medan melalui jalur penerbangan domestik.

Advertisement