Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyambut baik wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui sistem e-voting yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kholid menekankan pentingnya pembahasan wacana ini secara jernih dan mendalam dari sudut pandang akademik.
Diskusi Akademik untuk Mitigasi Politik Uang
Menanggapi usulan PDIP mengenai pilkada langsung dengan sistem e-voting, Kholid menyatakan, “Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?”
Kholid menyoroti bahwa salah satu faktor krusial dalam sistem pilkada adalah kemampuannya memitigasi praktik politik uang yang kerap terjadi. “Salah satunya. Salah satu faktor penting itu. Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?” ujar anggota DPR RI ini.
Ia menambahkan, “Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur ya, sistem politik itu dijalankan.” Kholid berpendapat bahwa sistem politik yang membutuhkan biaya besar cenderung menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif.
“Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost democracy. High cost democracy hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik,” tegas Kholid. Ia juga mengkhawatirkan dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi.
“Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga,” tutupnya.
PDIP Usulkan E-Voting untuk Pilkada Langsung
Sebelumnya, PDIP menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan pilkada yang tetap digelar secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai salah satu cara menekan biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai mahal.
PDIP memandang pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
Ia melanjutkan, “Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu.”
