Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2025. Ia menilai pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional dan bukti keseriusan politik yang diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam waktu singkat.
Bamsoet menyatakan, swasembada beras di era pemerintahan Prabowo Subianto ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Indonesia. Swasembada pertama terjadi pada era Presiden Soeharto tahun 1984, dengan produksi beras sekitar 27 juta ton dan konsumsi nasional 25 juta ton, yang kemudian mendapat penghargaan dari FAO pada 1985. Swasembada kedua diraih pada tahun 2008 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah 24 tahun berselang.
Kini, 17 tahun kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan nasional yang berkisar 30-31 juta ton per tahun. Capaian ini menghasilkan surplus beras yang signifikan, pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.
“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa, karena hal tersebut bisa diraih di tengah tantangan yang tidak mudah. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, hingga penguatan harga pangan global menjadi tantangan serius yang harus dihadapi sektor pertanian nasional,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Bamsoet menuturkan, terwujudnya swasembada beras menunjukkan Presiden Prabowo telah memenuhi janjinya terkait ketersediaan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan, Prabowo menargetkan swasembada pangan tercapai dalam empat tahun. Namun, melalui kebijakan konsolidasi, penguatan petani, peningkatan produksi, serta distribusi sarana pertanian yang terarah, swasembada beras baru tercapai dalam satu tahun pemerintahan.
“Ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus dan eksekusi yang disiplin, agenda strategi nasional dapat dipercepat,” ujar Bamsoet saat di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Bamsoet mengingatkan keberhasilan produksi harus segera diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Swasembada beras tidak boleh hanya berhenti sebagai angka statistik. Nilai tambah yang paling diharapkan adalah harga beras yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah,” jelas Bamsoet.
Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan keterjangkauan harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Selain itu, pengamanan pasar beras secara serius juga penting dilakukan. Bamsoet meminta Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum lebih aktif menindak praktik merugikan konsumen seperti penimbangan biologi, pengoplosan beras, hingga permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.
“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Setelah swasembada tercapai, jangan sampai konsumen kembali dirugikan oleh ulah oknum pedagang yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tutur Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara tidak hanya memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar dan perlindungan konsumen.
“Jika produksi kuat, terdistribusi secara tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
