Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dampak signifikan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara dan Aceh terhadap angka kemiskinan nasional. Ia memperkirakan bencana tersebut akan menyumbang peningkatan kemiskinan nasional sebesar 0,49%.
Peningkatan Kemiskinan dan Ancaman Kelas Menengah
Cak Imin menyatakan, data yang ada menunjukkan potensi peningkatan jumlah angka kemiskinan akibat bencana Sumatera. “Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan tingkat nasional, 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%. Dan data ini perlu ditindaklanjuti segera dengan dua aspek,” kata Cak Imin dalam rapat koordinasi satgas di Kantor Kemendagri, Kamis (16/1/2026).
Ia menambahkan, selain peningkatan kemiskinan, ada kekhawatiran mengenai penurunan drastis jumlah kelas menengah. “Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah,” jelasnya.
Menurut Cak Imin, kemiskinan ekstrem berpotensi terjadi di Sumatera sebagai imbas lumpuhnya kegiatan ekonomi dan hilangnya sumber pemasukan warga. “Dengan bencana ini, maka banyak kegiatan ekonomi yang kemudian terhenti dan para pelaku ekonomi kehilangan modal ekonominya,” ujarnya.
Usulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemulihan Ekonomi
Menghadapi situasi tersebut, Cak Imin mengusulkan beberapa upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama adalah pemulihan aset ekonomi dengan memperbanyak peredaran uang, intervensi berbasis kebutuhan masyarakat lokal, serta pendekatan partisipatif.
“Cash for work, yaitu program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat,” tegasnya.
Selanjutnya, program peningkatan kapasitas melalui pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi prioritas. “Itu menjadi satu paket dalam vocation training, yaitu program pelatihan kerja berbayar dengan menggunakan APBN,” ungkap dia.
Cak Imin juga menekankan pentingnya pemberian bantuan rintisan usaha, dengan usulan anggaran sebesar Rp5 juta per keluarga. Ia berharap Satgas yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengalokasikan dana khusus untuk rintisan usaha agar dapat bangkit kembali.
“Sehingga Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif yang secara sistem dan cara kerjanya memiliki kemampuan, tetapi dalam anggaran tentu membutuhkan perhatian kita bersama,” tutupnya.
