JAKARTA, 30 Desember 2025 – Massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Senin (29/12/2025), dilaporkan tidak sebanyak perkiraan awal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa jumlah massa yang hadir memang sengaja dibatasi.
Aksi yang rencananya berlangsung selama dua hari berturut-turut ini dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tuntutan utama para buruh adalah penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” ujar Said Iqbal kepada wartawan pada hari pertama aksi.
Tuntutan Buruh Soal UMP DKI Jakarta
KSPI secara tegas menolak angka UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal berargumen bahwa angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Said Iqbal, menyoroti perbedaan biaya sewa rumah yang dinilainya jauh lebih tinggi di Jakarta.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyebutkan bahwa nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut perhitungan KSPI, KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp 5,89 juta per bulan.
Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi agar setara dengan nilai KHL, serta meminta adanya kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang berada di atas KHL.
Alasan Massa Buruh Tidak Banyak
Menanggapi jumlah massa yang tidak terlalu banyak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Said Iqbal menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan strategi yang disengaja. Buruh masih ingin melihat itikad baik dari pemerintah untuk duduk bersama dalam meja perundingan.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” jelas Said Iqbal kepada wartawan di lokasi aksi.
Said Iqbal juga mengungkapkan kekecewaan para buruh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka. Ia menekankan bahwa Istana Negara seharusnya tidak menjadi tempat yang sakral dan tertutup bagi rakyatnya.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” tegas Said Iqbal.
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk menerima aspirasi rakyat selama aksi dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan. “Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan,” pungkasnya.
