JAKARTA – Menanggapi demonstrasi sopir angkutan kota (angkot) yang memprotes kebijakan operasional Bus Trans Bekasi Keres (Beken), Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan modernisasi angkot secara massal. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota Bekasi meniru skema transportasi publik yang telah berhasil diterapkan di DKI Jakarta melalui Jak Lingko dan di Surabaya melalui Warawiri.
Modernisasi Angkot dengan Fasilitas dan Subsidi
Hary menjelaskan bahwa modernisasi angkot akan mencakup pembaruan fasilitas, termasuk pemasangan AC, serta skema subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sopir angkot juga akan digaji, serupa dengan yang diterapkan pada Jak Lingko dan Warawiri. “Merekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan modernisasi transportasi massal, yaitu angkutan kota menjadi lebih modern, kita punya contohnya ada di Jak Lingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri,” kata Hary kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Ia meyakini bahwa dengan peningkatan kenyamanan dan fasilitas, masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum di Kota Bekasi. Angkot yang telah dimodernisasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder bagi bus-bus besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tarif Angkot Berbeda dengan Jak Lingko
Meskipun demikian, Hary menekankan bahwa tarif angkot di Kota Bekasi tidak dapat disamakan dengan Jak Lingko yang beroperasi secara gratis. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kapasitas APBD antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. “Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple,” tuturnya.
Kekecewaan Sopir Angkot Akibat Kurangnya Sosialisasi
Hary juga menyayangkan kurangnya sosialisasi terkait peluncuran Bus Trans Beken kepada DPRD Kota Bekasi, sopir angkot, dan Organda. Ia menduga demonstrasi yang terjadi merupakan akibat dari tidak dilibatkannya para sopir dalam proses perencanaan dan diskusi. “Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka (sopir angkot) menuntut,” ujar Hary.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri dari sopir angkot berbagai trayek seperti K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, dan K-30, melakukan aksi parkir dan penutupan sebagian akses Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis (12/2). Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di pusat Kota Bekasi tersendat.
