Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikapnya untuk mendukung institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul.
Pengawasan dan Keterbukaan Polri
Dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), Rahul menekankan pentingnya pengawasan terhadap Polri. Ia mendorong agar fungsi pengawasan DPR RI dimaksimalkan sesuai Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Wasum), Inspektorat Pengawasan Penyidikan (Wasidik), dan Profesi dan Pengamanan (Propam) juga menjadi sorotan. “Terkait pengawasan terhadap Polri, Fraksi Gerindra mendorong maksimalisasi fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945, dan kami mendorong penguatan pengawasan internal lewat Wasum, Wasidik, dan Propam, termasuk pengawasan dari masyarakat,” ujar Rahul.
Rahul juga meminta Polri untuk bersikap terbuka terhadap segala bentuk kritik dan masukan dari publik. “Polri harus terbuka seluas-luasnya atas keluhan, kritikan, dan masukan masyarakat,” tambahnya.
Peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Lebih lanjut, Rahul membahas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia menggarisbawahi bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor 7 Tahun 2000, Kompolnas bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
“Jadi kalau kita taat asas, kita patuh pada Tap MPR, maka user Kompolnas ini langsung Presiden, baru kemudian Presiden membuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Polri,” jelas Rahul.
Penegasan Dukungan
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, sempat menanyakan kembali mengenai sikap Fraksi Gerindra terkait posisi Polri. Rahul dengan tegas mengonfirmasi dukungan fraksinya.
“Jadi, Pak Rahul, jadi Kapolri tetap di bawah Presiden langsung?” tanya Habiburokhman.
“Iya pimpinan, Fraksi Gerindra mendukung itu,” jawab Rahul.
“Oke, kalau lupa bahaya loh itu,” timpal Habiburokhman, mengakhiri sesi tanya jawab tersebut.
