Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk memberikan akses audit seluas-luasnya kepada BPKP di seluruh lini Pemprov DKI.
Akses Audit Tanpa Batasan
Penandatanganan kesepakatan ini dilaksanakan di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 11 Februari 2026. Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas kerja sama tersebut, yang ia pandang sebagai langkah krusial dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa tidak akan ada pembatasan bagi BPKP dalam melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI. Ia secara eksplisit mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu untuk melakukan investigasi di seluruh sektor yang dianggap perlu. “Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan,” tegasnya.
Menurut Pramono, keterbukaan ini merupakan elemen penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel. Ia meyakini bahwa pengawasan yang independen akan sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki sistem sejak dini.
BPKP Sambut Baik Komitmen DKI
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut positif komitmen Pemprov DKI yang dinilainya memberikan ruang yang sangat luas untuk pelaksanaan pengawasan. Yusuf Ateh menyatakan bahwa hasil pengawasan nantinya akan difokuskan pada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan terjadinya penyimpangan.
“Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu,” kata Yusuf.
BPKP menilai bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat membuat jalannya pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, minim hambatan, serta terhindar dari praktik-praktik kecurangan. Kerja sama pengawasan ini juga diarahkan untuk mendukung tercapainya target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. “Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau,” imbuhnya.
