Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui proposal Pemerintah Indonesia untuk menerima hibah senilai 1,9 miliar Yen Jepang. Dana hibah ini dialokasikan untuk pengadaan kapal patroli dalam program Official Security Assistance (OSA) Jepang untuk Tahun Anggaran 2025. Nilai hibah tersebut setara dengan pengadaan empat unit kapal patroli.
Dampak Hibah untuk Pengamanan Perairan
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah diterima Indonesia pada tahun 2024. “Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen,” ujar Donny usai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, “Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.” Donny merinci bahwa nilai hibah kali ini dapat mencakup tiga hingga empat unit kapal patroli. “Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese Yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” jelasnya.
Hibah tambahan kapal patroli ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengamanan perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan kapal ini. “Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang,” ungkap Donny.
Rapat Kerja Komisi I DPR
Sebelumnya, Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, dan para kepala staf TNI. Pembahasan utama dalam rapat tertutup tersebut adalah mengenai hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Pihak pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut adalah Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
